Lintas Berita Rakyat I Pemerintah Kabupaten Pidie mengusulkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.
Usulan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, dalam rapat paripurna DPRK Pidie, yang dibuka langsung oleh Ketua DPRK, Anwar Sastra Putra, S.H., Jum’at (19/09/2025) malam, di ruang sidang utama DPRK setempat.
Menurut Alzaizi, usulan rancangan KUPA dan PPAS-P TA. 2025 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
Kebijakan umum ini merupakan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan pada rancangan perubahan APBK 2025.
Alzaizi menjelaskan bahwa rancangan KUPA dan PPAS-P TA. 2025 terkait adanya perubahan rencana pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Pada pendapatan daerah, APBK pengesahan sebesar Rp2,12 triliun mengalami pengurangan sebesar Rp24,3 miliar lebih, menjadi Rp1,9 triliun lebih atau 5,86 persen.
Sementara itu, pada belanja daerah dari sebelumnya senilai Rp2,13 triliun lebih, diajukan penambahan sebesar Rp2,18 triliun lebih. Dari nilai tersebut, terdapat penambahan belanja daerah sebesar Rp49,1 miliar lebih atau 2,30 persen.
Pemkab Pidie juga menambahkan untuk pembiayaan daerah sebesar Rp190 miliar lebih, dari sebelumnya senilai Rp16,9 miliar lebih. Terjadi penambahan yang signifikan sebesar Rp173 miliar lebih atau 1,02 persen.
Alzaizi mengatakan, bahwa perubahan pendapatan, belanja, serta pembiayaan secara rinci telah tertuang dalam dokumen rancangan KUPA dan PPAS-P TA. 2025.
“Kami sangat menyadari, kedua dokumen rancangan ini masih terdapat kekurangan, kami meminta koreksi dan saran konstruktif demi kesempurnaan dokumen yang akan disepakati,” ucap Alzaizi.
Dengan demikian, Pemkab Pidie berharap dapat menyusun anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah.(AA)